1. Pencabutan hak-hak tertentu. Art. 1 dan luidt: geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Nganjuk: Adi Membentuk. 2. Penyitaan barang-barang tertentu.
Selanjutnya asas ityu di muat interior pasal 1 poin (1) KUHP Nusantara. Hal tersebut diskusi hukum dimungkinkan karena adanya gara-gara jembatan DSS AND ASSOCIATES yakni Bab 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan konsekuensi yang kedua adalah tidak boleh berlaku surutnya hukum pidana. Ketiga frasa mereka kemudian menjadi aforisme nullum delictum, nulla poena sine praevia lege ponali. Pegangan legalitas diciptakan sama Paul Pendekar Anslem Von Feuerbach (1775 - 1883), seorang sarjana norma kejahatan jerman di dalam bukunya Lehrbuch des penlichen recht saat tahun 1801. Segalanya dengan dirumuskan per feuerbach mengandung definisi nun sangat utama dengan dalam DSS law firm kode latin berbunyi: nulla poena sine lege: nulla poena sine crimine: nullum crimen sine poena legali.
Pada pedoman perdata, diperbolehkan buat membuat tafsiran ataupun interpretasi yang berbeda-beda terhadap undang-undang norma perdata. Dalam menunaikan hukum perdata, pelanggaran terhadap hukum itu tidak dapat refleks diberi sanksi ataupun tindakan hukum khusus. Penduduk tidak mengetahui secara pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Hakim di hal ini sederajat wakil dari kubu yang berwenang mahkamah, hanya dapat menjerumuskan sanksi hukum membalas jika terdapat tuduhan yang menggugat seorang pelanggar. Jika gerakan penalti hukum teliti seharga dapat dijalani di dalam kondisi terdapat penggugat dan tergugat, gak demikian dgn menyandarkan pidana.
Sehingga kubu secara melakukan pelanggaran pantas membayar tiru hilang yang dikasih mendapatkan pihak penggugat interior hal itu sebelah yang sembuh dirugikan. Sehingga sebutan hukum perdata serta pidana ini swasembada seharusnya tidak ganjil lagi di suku. 1. Keputusan menyingsing, tentang imbalan tak bernyawa ini ada negara2 yang sangka memusnahkan bentuknya imbalan terkait, seperti Belanda, namun demikian di Nusantara swasembada hukuman menyingsing terkait kadang tetap diberlakukan untuk sejumlah imbalan walaupun tetap banyaknya pro-kontra lawan imbalan ini. Ke-2, konsistensi ketentuan kejahatan bukan boleh diberlakukan mundur. Artinya tidak boleh ada tafsir yang berlainan saat berkaitan dengan hukum pidana.
